Bandung, 6 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sejumlah pemangku kepentingan mendorong pengembangan ekosistem digital peternakan sapi perah untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kesejahteraan peternak. Inisiatif ini mengintegrasikan pengelolaan data peternakan berbasis digital dengan pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan guna mendukung pengembangan ekonomi produktif dan ketahanan pangan nasional.

Upaya tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Peternakan Sapi Perah Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Sate, Bandung, Jumat (6/11). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, dan sejumlah mitra strategis.

Adi Budiarso menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem digital peternakan sapi perah merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam memperluas akses peternak terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Melalui ekosistem tersebut, koperasi peternak sapi perah akan memanfaatkan aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mencatat data produksi susu harian, jumlah sapi perah, serta pendapatan peternak dari penjualan susu. Data tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan perusahaan pemeringkat kredit alternatif (PKA) untuk mendukung penilaian kelayakan pembiayaan peternak.

Ekosistem ini juga melibatkan industri perbankan, asuransi, dan penyedia teknologi guna memperkuat keterhubungan antara aktivitas usaha peternak dan layanan keuangan formal.

“Jabar memiliki basis ekonomi besar, tetapi kredit dan aset perbankan belum sebanding dengan potensinya. Inklusi Jawa Barat sudah kuat, sementara literasi masih tertinggal dari nasional. Untuk itu, pembangunan ekosistem digitalisasi peternakan sapi perah Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan finansial (financial wellbeing) masyarakat umumnya dan peternak khususnya,” ujar Adi.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menjelaskan bahwa OJK bersama para pemangku kepentingan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah mengembangkan program penguatan komoditas sapi perah sejak 2025. Program tersebut terus berlanjut melalui perluasan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitas usaha dan akses keuangan peternak.

Pengembangan komoditas sapi perah menjadi salah satu prioritas karena memiliki nilai ekonomi strategis, berkontribusi terhadap penyediaan pangan bergizi, serta mendukung upaya peningkatan produksi susu dalam negeri.

Berdasarkan perkembangan sektor peternakan sapi perah di Jawa Barat, volume produksi susu meningkat sebesar 3,46 persen dari 243,46 ribu ton pada 2024 menjadi 251,87 ribu ton pada 2025. Pada periode yang sama, populasi sapi perah bertambah sebanyak 3.017 ekor atau 3,07 persen, dari 98.149 ekor menjadi 101.166 ekor.

Dari sisi pembiayaan, posisi kredit pembibitan dan budi daya sapi perah pada September 2026 mencapai Rp271,47 miliar, meningkat 2,06 persen dibandingkan September 2025 sebesar Rp266 miliar. Jumlah debitur kredit pada subsektor tersebut mencapai 4.861 debitur.

Darwisman menegaskan bahwa perkembangan tersebut menjadi salah satu landasan bagi OJK untuk terus memperkuat ekosistem usaha peternakan sapi perah, termasuk melalui digitalisasi pengelolaan koperasi.

“Tahun ini OJK bersama mitra strategis akan mengembangkan ekosistem digital peternakan sapi perah di Jawa Barat. Saat ini baru satu dari 16 koperasi peternak sapi perah yang menjalankan operasionalnya berbasis digital Enterprise Resource Planning (ERP). Kita mau aplikasi ERP ini digunakan di seluruh koperasi di Jawa Barat,” ujar Darwisman.

Pengembangan ekosistem tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi susu nasional melalui penguatan kapasitas peternakan dalam negeri.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap inisiatif OJK tersebut. Menurutnya, pengelolaan data yang akurat dan terkini menjadi faktor penting untuk mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan efektivitas pengembangan peternakan sapi perah.

“Untuk mengimplementasikan program-program pengembangan peternakan sapi perah, kita harus memiliki basis data yang real time dan valid. Data yang real time dan valid berguna untuk mempercepat pengambilan keputusan bagi regulator, peternak, koperasi, dan seluruh pihak terkait,” ujar Herman.

Herman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, koperasi, industri jasa keuangan, dan industri pengolahan susu untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

FGD tersebut turut melibatkan Bank Indonesia, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Daerah Jawa Barat, industri pengolahan susu, International Labour Organization (ILO), perbankan, asosiasi teknologi finansial, dan akademisi.

Melalui penguatan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital, OJK berharap ekosistem peternakan sapi perah di Jawa Barat dapat berkembang secara lebih terintegrasi, memperluas akses keuangan produktif, serta meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.